AKREDITASI PUSKESMAS KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM


Pemkab Rokan Hulu (Rohul) telah menetapkan Puskesmas Kunto Darussalam yang kini sedang dalam tahap akredetasi akan ditetapkan nantinya sebagai pilot project dalam hal pelaksanaan Standar akredetasi puskesmas tingkat Kabupaten Rohul.

Karena secara persyaratan, untuk pelayanan di Puskesmas Kunto Darussalam baik Sumber Daya Manusia (SDM), medis paramedis, tenaga pendampingnya mereka jauh lebih siap dan komitmen serta kompak.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rohul drg Grifino Dahlihardy, Senin (17/10) menjelaskan, pelaksanaan proses akredetasi Puskesmas Kunto Darussalam yang sedang berlangsung, dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2016.

Sementara akredetasi 4 Puskesmas lainnya yakni Puskesmas Rambah, Rambah Samo 1 (Okak), Puskesmas Rambah Hilir 1 (Muara Rumbai), Puskesmas Tambusai yang telah direncanakan tahun ini, menyusul anggarannya diajukan pada APBD Perubahan tahun 2016.

“Sebenarnya ada 5 Puskesmas yang dilakukan akredetasi tahun ini, tapi karena keterbatasan anggaran, maka Dinkes merekomendasikan 4 Puskesmas itu diusulkan pada APBD Perubahan 2016. Sedangkan Puskesmas Kunto Darusalam sedang berjalan yang dananya bersumber dari APBN 2016, karena puskesmas tersebut dinilai paling siap untuk di akreditasi,” jelasnya

Grifono mengaku Optimis, tahun 2018 mendatang, 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Rohul sudah terakredetasi, dengan rincian, 5 Puskesmas tahun 2016, 6 Puskesmas tahun 2017 dan 10 Puskesmas pada 2018.

Akreditasi Puskesmas merupakan sebuah keharusan harus setiap puskesmas dalam rangka mengikuti aturan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 46 tahun 2015, seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta harus terakreditasi untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan dan administrasi Puskesmas dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan cakupan semesta (universal health coverage).

Grip menjelaskan, pelaksanaan standar akreditasi Puskesmas ini diharapkan, akan memberikan manfaat tidak hanya bagi kepuasan pasien, karena pelayanan yang diberikan aman dan sesuai standar, tetapi juga bagi kepuasan dan keamanan petugas kesehatan dalam pemberian layanan sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. “Hasil Akreditasi Puskesmas ini, akan menjadi acuan Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Puskesmas. Karena tahun 2019 mendatang, fasilitas kesehatan wajib terakriditasi, jika tidak terakreditasi, maka fasilitas kesehatan tersebut tidak bisa mendapatkan Kapitasi dari BPJS,” sebutnya.

Untuk persyaratan akredetasi 5 Puskesmas yang direncanakan itu, sudah lengkap baik dari sisi SDM, Medis dan Paramedis, Tenaga Penunjang lainnya yakni Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan dan Analis laboratorium. “Ternyata setelah kita evaluasi dalam dua bulan, ada salah satu Puskesmas, bisa merubah menset dalam peningkatan pelayanan dasar. “Adanya kesadaran dari pihak Puskesmas untuk merubah sistim pelayanan kearah yang lebih baik,” jelasnya.

Dalam proses akreditasi puskesmas tersebut, kata Grifino, waktunya selama tiga hari, karena kelima Puskesmas tersebut sudah melakukan persiapan dua bulan terakhir. Selain telah bekerja dengan Tim Pendamping dari Kabupaten dan beberapa Puskesmas.

Selanjutnya, Tim Kabupaten sudah dimentori oleh Tim Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan terakhir Tim surveyor dari Kemenkes RI yang bersifat independent. “Setelah di survey, hasil akredetasinya baru keluar 20-30 hari setelah tim turun. Tentu kita targetkan, Puskesmas itu bisa mendapatkan sertifikat berakreditasi Madya,” tambahnya